Infrastruktur Yang Baik Bukan Satu-satunya Tolak Ukur Keberhasilan Desa

Alokasi Dana desa

Pembangunan pada dasarnya mempunyai tujuan kemakmuran bangsa secara keseluruhan. Seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pembangunan Nasional bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana isi dari pembukaan tersebut dimaksudkan bahwa pemegang kekuasaan atau pemerintah serta kedaulatan berada ditangan rakyat. Suatu pembangunan dikatakan berhasil apabila proses dari suatu sistem yang melibatkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme, dilaksanakan dengan seksama sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya ukuran sebagai bahan evaluasi dapat diukur seberapa jauh kemajuan atau kegagalan dalam tatanan pembangunan sebagai media pengukur kesuksesan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Demikian juga dengan desa yang merupakan sebuah miniature terkecil suatu Negara, tolak ukur keberhasilan suatu desa tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek saja, dimana pada pola fikir masyarakat sudah tertanam kekeliruan “ bahwa keberhasilan suatu desa ialah yang infra strukturnya baik” lantas mengesampingkan factor-faktor lainnya, padahal paktor yang lebih utama dari sekedar infra struktur adalah kemajuan ekonomi masyarakat., yang mana pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu desa. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi. Jadi seperti hubungan timbal balik, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi begitu pula sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksudkan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan masyarakat. Dapat disimpulkan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
Adanya dana desa yang cukup besar diharapkan dapat digunakan semaksimal mungkin dan digunakan sebagaimana peruntukannya sesuai dengan aturan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mengeluarkan Permendes No 4 Tahun 2017 yang berisi tentang perubahan atas permendesa no 22 Tahun 2016. Perubahan ini menekankan pada penetapan prioritas penggunaan dana desa.

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Priroritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.

(4) Prioritas penggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Dari poin diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat jauh lebih diprioritaskan dari sekedar perbaikan jalan, ini bertujuan agar perputaran Dana Desa bisa lebih dipertahankan atau dirasakan langsung oleh masyarakat Desa. Sebagai gambaran “ infrastruktur yang baik belum tentu bisa meningkatkan kesejahtraan masyarakat sementara dengan masyarakat yang sejahtera pasti bisa memperbaiki infrastruktur”

Adapun bidang pemberdayaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  • Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
  • Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  • Pengembangan sistem informasi Desa;
  • Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  • Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  • Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  • Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  • Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
  • Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Harapannya semoga masyarakat makin tumbuh kesadarannya bahwa faktor keberhasilan Desa tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, dan semoga dengan ditingkatkanya dana untuk pemberdayaan semakin banyak ide kreatif masyarakat dalam membantu meningkatkan taraf ekonomi suatu Desa.

(Kertarahayu.desa.id-ayienugraha10@gmail.com)

About ayi 10 Articles

jangan lakukan kesalahan yang sama karna masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan